News Breaking
Live
wb_sunny

Breaking News

Reses Anggota DPRD Kabupaten Bogor DAPIL IV, Para Kades Keluhkan Beban Biaya Vaksinasi

Reses Anggota DPRD Kabupaten Bogor DAPIL IV, Para Kades Keluhkan Beban Biaya Vaksinasi


CIBUNGBULANG – FBINEWSJABAR.COM

Bertempat di Aula Kantor kecamatan Cibungbulang anggota DPRD Kabupaten Bogor adakan reses, Kegiatan reses anggota DPRD Dapil IV dilakukan dengan tujuan menyerap beragam aspirasi warga masyarakat khususnya di Kecamatan Cibungbulang

Giat ini tampak dihadiri Muspika Cibungbulang, para Kepala Desa, se-kecamatan Cibungbulang ,Kepala UPT Injanjem Ciampea, UPT,Teknis Pengairan Leuwiliang, Forum tiga desa  serta sejumlah tokoh masyarakat. 


Dalam reses kali ini, Seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Cibungbulang mengeluh, Pasalnya dalam kunjungan kerja para anggota dewan seluruh Kepala Desa mempertanyakan surat edaran kegiatan vaksinasi yang mana harus di fasilitator oleh dana milik Desa.

Subhan Kepala desa Situ Ilir, mengatakan, terkait surat edaran yang di keluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor (Sekda) soal fasilitas percepatan vaksinasi. “Terus terang ini menjadi beban kepada Kepala Desa seperti vaksin dan sebagainya itu di fasilitas oleh dinas kesehatan. Namun untuk akomodasi dan sebagainya menjadi beban Kepala Desa,” ungkapnya. Senin (15/11/2021).

Lebih lanjut Subhan selain kades juga sebagai ketua APDESI “Saya juga mempertanyakan kejelasan dari surat edaran tersebut jelas atau tidak payung hukumnya untuk melakukan refocusing dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes),” tambahnya.
Agus Plt camat Cibungbulang  menjelaskan bahwa dalam giat reses tersebut  membahas usulan usulan pembangunan, pembangunan tidak hanya bertumpu pada pembangunan infrastruktur, tapi juga pada Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu cara dengan mana rakyat, agar mampu menguasai atau berkuasa diatas kehidupannya sendiri.   


Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor M. Romli mengatakan, sebetulnya itu sudah ada regulasinya terkait kegiatan vaksinasi. Namun, jangan sampai ini menjadi beban para Kepala Desa, tentunya kedepannya pihaknya akan terus berkoordinasi dengan dinas terkait agar tidak menjadi dilematis para Kepala Desa.

“Nanti akan kita sampaikan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sampai hari ini kita tidak memiliki data dan jangan sampai ini menjadi beban para Kepala Desa. Kasian kan mereka,” ujarnya politisi dari P3 ini

“Mengingat kegiatan vaksinasi menjadi Ekskresi perpaduan data antar pemerintah Daerah, TNI dan Polri, sehingga datanya langsung ke pusat, mengingat kegiatan vaksinasi tahapan dosis pertama Kabupaten Bogor sudah masuk 3 juta dosis yang tervaksinkan. Tentunya kita akan berkoordinasi dengan dinas kesehatan berapa persen data yang mereka punya terkait vaksinasi,” pungkasnya. 

Aki Kasdi Botak

Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.

Posting Komentar